Pembiayaan Ultra Mikro (UMi): Wujud Nyata Negara Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Indonesia

Topi Purun Khas Banjarmasin, Contoh Produk Lokal yang Dibuat Oleh Mama-Mana Di Tanah Banua

Topi Purun Khas Banjarmasin, Contoh Produk Lokal yang Dibuat Oleh Mama-Mana Di Tanah Banua

Saat saya tengah bertugas di Banjarmasin, saya agak ternganga melihat cara mama-mama pengrajin purun di sana dalam menentukan harga barang dagangan yang dibuatnya.

“Pokoknya harga bahan mentah ditambah sedikit upah”, begitu kira-kira jawaban setiap kali ditanya perihal patokan harga dagangan yang jatuhnya tetap murah luar biasa.

Di lain tempat, saya dapat cerita serupa dari kawan saya yang sedang bertugas di salah satu area perbatasan.

“Untuk barang yang sama, standar harga di sini masih berbeda-beda, Mbak Ret. Sepertinya masih banyak dari mama penenun yang bingung menghargai karya mereka. Kita pernah jumpa dengan ada tenun kecil yang dijual cukup mahal karena waktu pembuatan yang terbilang lama. Sewaktu ditanya lebih lanjut, ternyata lamanya proses pembuatan bukan karena kerumitan motif atau kesulitan bahan dasar, namun bertumpu pada kesibukan sang mama yang sering tidak sempat menenun dengan rutin”, tambah kawan saya kemudian.

Penghitungan harga yang kurang sesuai inilah yang umumnya menjadi awal masalah. Kalau laku cepat marginnya tipis saja, kalau lakunya lama berarti harus keluar modal lagi untuk melanjutkan usaha. Intinya keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan resiko yang ada.

Ada yang pernah menemui hal senada? Atau malah pernah melihat pengusaha  di sekitar tempat tinggal kita yang dirasa masih keliru dalam menentukan harga dagangan di pasaran? Istilahnya usaha tetap jalan meski keuntungan jauh dari harapan. Jangankan tabungan. Dapat keuntungan dari barang dagangan yang hanya cukup digunakan agar dapur tetap ngebul saja sudah dianggap lumayan.

Belum lagi kalau dapat pesanan dalam partai besar. Kalau ada dana untuk membeli bahan dasar sih masih terbilang aman. Tapi kalau kebalikannya alias harus berhutang untuk modal? Masih mending kalau hutangnya berbunga biasa. Kalau bunganya berbunga macam yang rentenir punya, bisa-bisa keuntungan yang diidambakan tinggal mimpi tanpa realisasi. Kalau sudah begini, para penggerak ekonomi keluarga yang berkecimpung dalam bidang UMKM ini bisa apa coba?  Permasalahan pelik inilah yang coba dijawab oleh pemerintah.

Untuk menjawab persoalan akses pembiayaan permodalan pada pelaku usaha ultra mikro yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan meluncurkan bantuan pinjaman lunak bernama UMi, singkatan dari Pembiayaan Ultra Mikro.

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) ini akan memfasilitasi para pengusaha ultra mikro dengan bantuan pembiayaan yang cepat dan mudah. Untuk mempermudah akses pembiayaan oleh pelaku UMKM di pelosok nusantara, penyaluran dana BLU PIP dilakukan melalui 3 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang cabang dan kredibiltasnya sudah dikenal masyarakat luas yakni PT. Pegadaian, PT Permodalan Insan Madani dan PT. Bahana Artha Ventura (BAV).

Menariknya lagi, khusus untuk penyaluran pembiayaan melalui BAV akan dilakukan melalui Lembaga Linkage seperti koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hingga Balai Usaha Mandiri Terpadu atau yang kita kenal luas dengan sebutan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Dengan skema seperti ini diharapkan kucuran dana pembiayaan UMi dapat menjadi jembatan pemerintah dalam membantu mengembangkan usaha jutaan pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan bantuan pembiayaan. #KenaliUMiLebihDekat yuk?

Mengenal UMi, Pembiayaan Ultra Mikro yang Seperti Ibu Sendiri

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Sumber https://www.kemenkeu.go.id/umi)

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (Sumber https://www.kemenkeu.go.id/umi)

Ada beberapa hal mendasar yang membedakan UMi dengan berbagai program pembiayaan pemerintah lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya. Karena diperuntukkan sebagai bantuan pembiayaan ultra mikro, pembiayaan dengan nilai maksimal pinjaman sebesar sepuluh juta rupiah ini tidak memerlukan agunan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Asal tidak memiliki tanggungan pinjaman di lembaga non bank ataupun program pemerintah yang tercatat dalam SIKP (Sistem Informasi Kredit Program), dengan bekal Kartu Tanda Penduduk, para pengusaha kecil yang telah merintis usaha minimal dua tahun dapat memanfaatkan pembiayaan ultra mikro ini.

Data pada tahun 2018 menyebutkan dari keseluruhan pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai 66 juta, baru 19 juta pelaku UMKM yang dapat mengakses bantuan KUR. Ini artinya masih ada sekitar 44 juta pelaku UMKM mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan KUR atau program pembiayaan sejenis.

Tentu saja ada banyak alasan yang menjadi penyebab sulitnya pelaku UMKM memperoleh pinjaman untuk mengenbangkan usaha mereka. Bisa jadi karena pendapatan yang belum sesuai dengan syarat penerima bantuan atau malah alasan klasik yakni kesulitan dalam menyediakan jaminan. Kalau alasan kedua menjadi penyebabnya, bisa dibayangkan bukan potensi kebermanfaatan program pembiayaan mikro yang satu ini?

Sebagai tambahan informsi saja, Pembiayaan UMi ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama untuk peminjam individu dan yang kedua untuk peminjam kelompok. Untuk peminjam individu, yang meminjam bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Namun khusus untuk peminjam kelompok, sesuai namanya, UMi, kelompok peminjamnya harus harus perempuan.

Kabar baiknya, pembiayaan dengan tempo pengembalian yang tergolong cepat, yakni kurang dari 52 minggu (kurang dari setahun) ini mewajibkan adanya pendampingan dari penyalur ke para peminjam. Tujuannya sederhana saja. Agar pemanfaaatan dana pinjaman bisa tepat sasaran. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, pantas bukan kalau pembiayaan ini memang seperti umi alias ibu sendiri?

Sepak terjang UMi Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Berbagai penjuru Negeri

Di tahun 2017, pemerintah mengalokasikan dana pembiayaan UMi sebesar Rp. 1,5 triliun dengan target sebanyak 300 ribu pelaku UMKM. Setahun kemudian anggaran pembiayaan dinaikkan menjadi sebesar Rp. 2,5 triliun dengan target tambahan peminjam sebanyak 500 ribu.

Sampai dengan akhir tahun 2018 kemarin, pembiayaan yang disalurkan melalui PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Pegadaian dan PT. Bahana Artha Ventura ini telah berhasil menjangkau 846.547 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melihat fakta ini, alokasi APBN untuk Pembiayaan UMi kembali meningkat menjadi Rp. 3 triliun sehingga total anggaran pembiayaan UMi pada akhir tahun 2019 mencapai tujuh triliun rupiah.

Senang rasanya mendengar kabar baik ini. Apalagi sebagian besar penerima manfaatnya adalah ibu-ibu penggerak ekonomi keluarga. Ibu Yuyun Sumiyati misalnya. Berkat bantuan pembiayaan ultra mikro, pedagang makanan ringan, olahan ikan dan ayam segar ini bisa mengkases bantuan sehingga dapat membantu meringankan perekonomian keluarga. Kebayang kan bagaimana bermanfaatnya pembiayaan ultra mikro ini bagi jutaan pelaku UMKM yang belum dapat mengakses bantuan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya?

Kalau ada program apik semacam #UMicroScope ini rasa-rasanya pantang bukan kalau tidak disebarluaskan?

Salam hangat dari Jogja,

-Retno-

Retno Septyorini

Perkenalkan, nama saya Retno Septyorini, biasa dipanggil Retno. Saya seorang content creator dari Jogja. Suka cerita, makan & jalan-jalan. Kalau ke Jogja bisa kabar-kabar ya..

YOU MIGHT ALSO LIKE

No Comment

Leaver your comment

About Me

Wiloke

Retno Septyorini

Welcome to my creative blog │ Content creator @halomasin │Talk about figure, wastra, travel &culinary│ Happy living in Jogja

About Me